tugas pejabat penatausahaan keuangan skpd. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan. tugas pejabat penatausahaan keuangan skpd

Undang 4. keuangan daerah serta memfasilitasi dana transfer pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan memberikan pembinaan terkait dengan pemanfaatan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana transfer. Wajib membuat laporan akhir kegiatan kepada. 11. id PMDN 77/2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah terbit pada 30 desember tahun 2020 yang salah satu pointnya adalah terkait tugas PA/KPA dalam hal melakukan perikatan /perjanjian kerja sama. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK; b. 01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai instansi vertikal berupa:. Melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga ; b. Coba saudara bandingkan dan jelaskan elemen/jenis laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD dengan yang dibuat oleh PPKD/PEMDA keseluruhan, berdasarkan PP No. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD yang diberi wewenang melaksanakan PPTK sebagai PPK ( PP 12 - 2019 ) December 02, 2019. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan: Besaran Anggaran Khusus SETDA Rentang Kendali Dan/atau Lokasi. 19. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah. 19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK- Perangkat Daerah) Pembantu; h. bendahara pengeluaran pada semua SKPD. pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 3. TUGAS URAIAN TUGAS 1 Drs AEP KUSMARA Pejabat Penatausahaan - Meneliti. , M. 1. 12 Soal Diskusi 13 TOPIK 2 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 15 2. 21. Pasal 15 Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Barang dan Jasa yang diajukan oleh PPTK; b. Pasal 18 PPK-SKPD dapat dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pembantu dengan mempertimbangkan rentang kendali, besaran jumlah uang yang dikelola, atau beban kerja Perangkat Daerah. 7 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 9. 5. Tim. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dasar Pertimbangan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Barang dan Jasa yang diajukan oleh PPTK; b. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang. Transaksi belanja di SKPD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-SKPD). 1. PPK-SKPD mempunyai tugas antara lain : a. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data. sebagian tugas dan fungsi SKPD. 22. 10. 196911041996032002 I. PPK yang pertama adalah Pejabat Pembuat Komitmen (disingkat PPK) yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan. 05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. 23. PPK-SKPD mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah yang meliputi penelitian, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang disiapkan oleh PPTK; Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP. Sedangkan PPK mempunyai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan da lam penatausahaan pengeluaran yaitu:menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. TUGAS FUNGSI : : :. c. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. Tugas KPA : Melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD; Puput Tri Komalasari 18 9 3/4/2018 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang. 15. 1 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah – UNIT SKPD Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada. Pihak Terkait Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (P PK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai berikut: a. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; atau c. Dalam melalukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Prosedur Akuntansi Pendapatan di SKPD 19 I. Meneliti kelengkapan SPP-UP/GU/TU/LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); Melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran; Menyiapkan laporan keuangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara. Meneliti kelengkapan SPP. (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. 13. Rangkuman 22 J. 28. • Memposting jurnal-jurnal pendapatan, belanja, aset dan selain kas ke dalam buku besarnya masing-masing. penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 2. bagianpbj. 10. Pihak Terkait 1. (2) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana pada ayat (1) dibantu oleh Pejabat /Staf yang berkaitan di bidang masing-masing. di SKPD 16 F. Uraian Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD. Tugas PPTK dan PPK ini selalu menjadi perdebatan setiap kali diskusi atau even diklat pengadaan barang/jasa di daerah. pejabat pada bidang penatausahaan keuangan. I. 19621019 198610 1 001 YAYUK MASPUAH NIP. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. christian_hutabara_2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. gov. Selanjutnya, Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi. Menurut PP 58 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (2), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai tugas yaitu: meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan. PPTK = Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pelaksanaan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kegiatan meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada SKPD. 5. Pejabat pelaksana APBD lainnya mencakup: 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan; dan m. 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK. Kepala SKPD wajib menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. (Abdul Halim 2013 : 83) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 1. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan. 11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan: Besaran Anggaran. PPK-SKPD. Menyusun dan meneliti kelengkapan SPJ meliputi bukf 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 234/PMK. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) d. Fungsi Akuntansi di SKPD dijalankan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan PPK - SKPD. F. Dokumen ini dapat diunduh dalam format pdf. Hukum Positif Indonesia-. PPTK = Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tugas PPTK dalam PP 12/2019 a. Tahun 2006, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPDPanduan Teknis Bendahara Penerimaan adalah dokumen yang berisi pedoman dan prosedur bagi bendahara penerimaan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka di era digital. Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah. Test Formatif Kegiatan Belajar I 23 L. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 7. Kepala daerah sebelum melaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD), terlebih dahulu harus menetapkan, yaitu: Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD). Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK (Pasal 14 ayat (3)) Dengan demikian PPK dan PPK-SKPD memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda meskipun istilah yang dipakai sehari hari sama yaitu PPK. Bolehkah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) merangkap sebagai PPTK, dan atau Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) merangkap Sebagai PPTK…, Mohon Informasinya. tugas dan fungsi SKPD. 3. Fungsi. 9. 34. b. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Tugas PPTK dalam PP 12/2019. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; b. Haloo Semua AssalamualaikumKembali lagi dengan saya IPUNG TYA, di video kali ini saya akan sharing informasi terkait peran dan fungsi pejabat pengelola keuan. Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pembantu PPK-SKPD, Pembantu Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pengadministrasi Kepegawaian di Lingkungan Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan DIY Tahun Anggaran 2020. • Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD • Bendahara Penerimaan Pembantu – dalam hal ada (PPK - Unit SKPD); dibentuk KPA - Unit SKPD; • Pejabat. 8 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 9. 3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. 1. a. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang. Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sekarang bernama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 19660814 198712 2 006 Maryati, A. BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 28 A. 19621120 198503 2 008 SUWAJI AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SYAWAL Pemerintah Kota “Syawal” memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni SKPD “A”. 23. 19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD selaku PA. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK -B. URAIAN TUGAS PETUGAS PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN SUB BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NO. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Menerbitkan SPD PPKD selaku BUD 4. kepada PPK SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD). PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Bendahara penerimaan dalam melaksanakan tugas-tugas keuangan dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Meneliti kelengkapan SPP. Dalam hal pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya dinyatakan tidak berlaku, dan selanjutnya tata cara penatausahaan dan penyusunan LPJ bendahara agar. menyiapkan laporan keuangan SKPD. 2. I. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD. Pengelolaan Keuangan Daerah, istilah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada. Walaupun terkadang background SDM dari penatausahaan keuangan bukan berasal dari ekonomi/akuntansi akan tetapi kendala ini bisa diatasi dengan adanya bimbingan teknis. melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD ; 12. PIHAK TERKAIT 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD} yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 2. 2. docx. 02. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 1. , M. PPK adalah akronim dari Pejabat Penatausahaan Keuangan. pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD; dan/atau. 2006, Kepala SKPD menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) untuk melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan dengan tugas sebagai berikut : a. . Berikan satu contoh transaksi beserta jurnalnya atas terjadinya koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi. Pejabat yg diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah 4. BENDAHARA PENGELUARAN SKPD A. sering muncul permasalahan didalamnya,. Fungsi akuntansi di SKPKD. 28. Pengajuan SPP-UP 1) Pada awal tahun anggaran SKPD diberikan Uang Persediaan (UP) dengan ketetapan Bupati. PPTK Mengendalikan & Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Teknis Menyiapkan. melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. melaksanakan fungsi tata usaha/akuntansi keuangan. Para pengelola keuangan idealnya memahami tugas dan fungsi mereka masing-masing, agar pelaksanaan penatausahaan keuangan optimal. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi anggaran SKPD adalah : a. Transcript Uraian Tugas Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD - Mene Meneli liti ti kelen elengk gkap apan an SP SPPP-LS LS yang yang disi disiap apka kan n ole oleh hP PPT PTK; K; – Mene Meneli liti ti kele keleng ngka kapa pan n SPP-U SPP-UP, P, SPP-GU SPP-GU,, SP SPPP-TU TU dan SPPSPP-LS LS yang yang diaju diajuka. 21.